Ratusan warga pemilik tanah kembali menggelar aksi penuntutan ganti rugi atas pembebasan areal pembangunan fasilitas penerbangan internasional yang belum terselesaikan dengan tuntas. Sengketa pembebasan Ganti Rugi lahan tersebut memicu perdebatan sengit akibat adanya perbedaan penetapan harga tanah antara appraisal resmi dan ekspektasi harga pasar warga. Masyarakat mengaku belum menerima pencairan dana kompensasi secara penuh padahal proyek fisik pembangunan landasan pacu sudah mulai berjalan di lapangan. Warga mengancam akan memblokir lokasi pembangunan jika hak-hak finansial mereka tidak segera dilunasi.
Para tokoh masyarakat menegaskan bahwa warga pada dasarnya sangat mendukung proyek strategis nasional pembangunan infrastruktur penerbangan demi kemajuan ekonomi daerah. Namun proses pembayaran Ganti Rugi aset tanah harus dilaksanakan secara adil, transparan, dan tidak merugikan taraf hidup warga yang kehilangan tempat tinggal dan lahan pertanian. Mereka meminta kementerian perhubungan dan pihak pengembang untuk duduk bersama menyelesaikan perselisihan nilai kompensasi tanpa melalui intimidasi aparat. Kehadiran tim penilai independen yang jujur sangat diharapkan oleh warga desa.
Pihak pengembang proyek menyatakan bahwa seluruh proses penetapan nilai kompensasi tanah telah mengikuti skema perhitungan resmi yang ditetapkan oleh regulasi undang-undang pertanahan. Masalah penundaan Ganti Rugi lahan tersebut sebagian besar dipicu oleh adanya sengketa kepemilikan ganda serta dokumen administrasi tanah warga yang belum lengkap di tingkat kelurahan. Pengembang berjanji akan segera menitipkan dana kompensasi ke pengadilan negeri melalui skema konsinyasi bagi lahan yang masih dalam status sengketa hukum. Langkah ini diambil agar proyek penerbangan nasional tetap berjalan sesuai target jadwal.
Lembaga bantuan hukum yang mendampingi warga meminta agar pihak konsinyasi pengadilan benar-benar memverifikasi hak-hak kepemilikan warga secara teliti dan adil. Penanganan dampak sosial akibat pembebasan lahan pembangunan infrastruktur harus memperhatikan kelangsungan hidup harian warga pascarelokasi tempat tinggal. Pemerintah daerah diminta untuk menyediakan pemukiman baru yang layak serta dilengkapi fasilitas sarana umum yang memadai bagi warga terdampak. Keadilan bagi masyarakat kecil harus tetap menjadi prioritas utama pembangunan nasional.
Dialog konstruktif yang difasilitasi oleh bupati diharapkan dapat segera menemukan jalan keluar yang adil dan memuaskan bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Dengan selesainya pembayaran kompensasi tanah warga, pengerjaan proyek strategis sarana perhubungan udara nasional dapat dilanjutkan tanpa hambatan sosial di lapangan. Pembangunan infrastruktur modern yang berkeadilan akan memberikan manfaat luas bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Hubungan harmonis antara pemerintah dan rakyat harus selalu dijaga.