Indramayu – Kejaksaan Negeri (Kejari) Indramayu menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas tindak pidana korupsi di berbagai sektor pemerintahan. Lembaga penegak hukum ini terus melakukan pengawasan intensif dan menindaklanjuti setiap potensi kasus korupsi yang terindikasi merugikan keuangan negara dan masyarakat Indramayu.
Dalam beberapa waktu terakhir, kasus terkait penyalahgunaan dana desa menjadi salah satu fokus utama pengawasan Kejari Indramayu. Dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, rentan diselewengkan jika tidak ada pengawasan yang ketat. Beberapa kasus dugaan penyalahgunaan dana desa di Indramayu sempat mencuat dan menjadi sorotan publik, menunjukkan urgensi pengawasan yang lebih mendalam.
Kejari Indramayu tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat, tetapi juga aktif melakukan penyelidikan dan pengumpulan informasi terkait potensi praktik korupsi. Langkah proaktif ini bertujuan untuk mencegah kerugian negara yang lebih besar dan memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi.
Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu melalui berbagai kesempatan menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir praktik korupsi di wilayah hukumnya. Setiap laporan atau indikasi adanya penyimpangan akan ditindaklanjuti secara profesional dan transparan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Pengawasan yang dilakukan oleh Kejari Indramayu tidak terbatas pada dana desa saja. Berbagai sektor pemerintahan lainnya, seperti pengadaan barang dan jasa, pengelolaan anggaran daerah, serta perizinan, juga menjadi perhatian serius. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran negara dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan peruntukannya.
Partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi juga sangat diharapkan oleh Kejari Indramayu. Masyarakat diimbau untuk tidak ragu melaporkan jika mengetahui adanya indikasi tindak pidana korupsi di lingkungan sekitar mereka. Kerahasiaan pelapor akan dijamin sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kejari Indramayu juga terus menjalin sinergi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, aparat pengawasan internal pemerintah (APIP), serta organisasi masyarakat sipil dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kolaborasi yang kuat antar berbagai elemen diharapkan dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan transparan di Indramayu.