Indonesia, sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia, tengah menjalankan kebijakan strategis ambisius yang dikenal sebagai Hilirisasi Nikel. Strategi ini bertujuan mengubah status negara dari pengekspor bahan mentah menjadi produsen utama produk bernilai tambah tinggi, khususnya komponen baterai kendaraan listrik (EV) global. Melalui pelarangan ekspor bijih nikel mentah sejak 1 Januari 2020, pemerintah memaksa investor membangun fasilitas peleburan (smelter) di dalam negeri. Keputusan ini merupakan langkah fundamental untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam, meningkatkan pendapatan negara, dan menciptakan rantai pasok baterai yang terintegrasi dari hulu ke hilir.
Keberhasilan program Hilirisasi Nikel telah menghasilkan lonjakan signifikan pada nilai ekspor. Data dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan bahwa nilai ekspor produk olahan nikel, seperti feronikel dan nickel pig iron (NPI), melonjak lebih dari 10 kali lipat sejak pelarangan ekspor diberlakukan. Jika pada tahun 2019 nilai ekspor nikel mentah hanya mencapai sekitar USD 1 miliar, pada tahun 2024, nilai ekspor produk olahan nikel diproyeksikan mencapai USD 35 miliar. Peningkatan ini membuktikan efektivitas kebijakan hilirisasi dalam menciptakan nilai tambah ekonomi yang substansial.
Tahap selanjutnya dari Hilirisasi Nikel adalah transisi menuju produk yang lebih canggih, yaitu bahan baku prekursor dan katoda baterai. Investasi besar, diperkirakan mencapai USD 15 miliar hingga tahun 2027, tengah digelontorkan untuk pembangunan pabrik High-Pressure Acid Leaching (HPAL) yang menghasilkan Mixed Hydroxide Precipitate (MHP)—bahan baku utama baterai EV. Kawasan industri terpadu, seperti yang berlokasi di Morowali, Sulawesi Tengah, dan Wedabay, Halmahera, menjadi sentra utama pengembangan industri ini. PT. Indonesia Battery Corporation (IBC), holding BUMN yang bergerak di industri baterai, menargetkan dimulainya produksi sel baterai kendaraan listrik secara komersial pada kuartal 4 tahun 2026, dengan kapasitas awal 10 Giga Watt jam (GWh) per tahun.
Meskipun progresnya pesat, program ini menghadapi tantangan serius terkait energi bersih dan dampak lingkungan. Konsumsi energi yang tinggi untuk operasi smelter, yang mayoritas masih mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara, menimbulkan sorotan global mengenai jejak karbon. Sebagai respons, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah membuat kebijakan pada 1 Desember 2025 yang mewajibkan transisi energi bagi pabrik smelter baru untuk menggunakan sumber energi terbarukan atau gas, sebagai upaya untuk menjadikan rantai pasok baterai Indonesia lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.